Kongres Akuntan Indonesia, saat Etika dan Integritas Seperti Terabaikan

Jumat, tanggal 10 Desember 2010, adalah rangkaian terakhir dari hajatan IAI tahun 2010. Agenda yang penting pada hari itu adalah pemilihan Ketua DPN IAI Tahun 2010-2014. Dari jauh-jauh hari, saya sudah diingatkan banyak teman agar dapat hadir di perhelatan akbar tersebut. Namun apa boleh buat, pada hari itu saya tidak dapat memenuhi harapan teman-teman untuk hadir di acara tersebut, karena sudah sejak hari Kamis sore, rasa sakit kepala (pusing) datang. Akibat seharian di hari Kamis, saya mengikuti acara outbond di wilayah perbukitan di Gadog, Bogor.

Walau tidak hadir di acara pemilihan Ketua DPN IAI tersebut, saya berusaha mengikuti perkembangan dengan memantau status facebook teman-teman yang hadir disana. Dan hasilnya akhir menghasilkan Ketua DPN IAI baru yaitu Profesor Mardiasmo, Kepala BPKP saat ini. Namun demikian, hasil penelusuran saya di dunia maya ternyata menemukan sebuah tulisan yang cukup mengagetkan saya. Di halaman kompasiana ada sebuah tulisan yang ditulis Kamira Sanjaya yang mengkritik suasana pemilihan Ketua DPN IAI di Hotel Kempinski itu. Benar tidaknya saya tidak tahu, karena memang saya tidak hadir disana. Inilah tulisan yang mengkritik suasana pemilihan tersebut :

Kemarin, saya sengaja diminta seorang kawan untuk datang ke hajatan besar profesi akuntan bernama Kongres Ikatan Akuntan Indonsia (IAI). Acaranya mengambil tempat di sebuah hotel ternama dekat bunderan HI. Sesampainya di lokasi, kawan saya diminta meng-update keanggotaannya, untuk beroleh kalung peserta sekaligus pemilih. Yah hitung-hitung bayar tiket masuk ujarnya, saat dimintai uang iuran. Yang bikin saya berkernyit dahi, bukan soal uang iurannya semata yang nilainya lumayan. Tapi juga banyaknya antrean pendaftaran baru maupun pembaruan keanggotaan.Apa gerangan yang menjadikan mrereka sebegitu antusias ikut kongres IAI dan rela keluar ratusan ribu Rupiah ? Tak mungkin hanya sekedar mencari santap siang dan coffe break di hotel bintang lima. Tamu artis ternama pun tak ada. Yang terlihat cukup mencolok justru ratusan orang berbaju batik lengan pendek layaknya seragam PNS atau pegawai BUMN di hari Jumat.Cukup lama saya mengamati kondisi yang mengusik nalar sehat itu. Keheranan saya terjawab saat mendengar obrolan diantara sebagian peserta. Orang-orang berkostum batik tadi ternyata sengaja digerakkan oleh kantornya untuk mendukung kandidat Ketua atau Anggota Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI. Alamak…PNS dan pegawai BUMN yang semestinya di jam kantor melakukan tugas negara ternyata malah kluyuran untuk "urusan" profesi pribadi pimpinannya.

Salah seorang diantara mereka akhirnya buka suara. Dia dan ratusan temannya yang berprofesi Auditor pemerintah/Negara "ditugaskan" untuk memenangkan sang pimpinan sebagai Ketua IAI. Tak lupa ditunjukkan isi SMS daftar nama kandidat yang diinstruksikan untuk dipilih. Saat saya tanya, kenapa mau terima instruksi seperti itu, dia hanya tersenyum sembari berujar "maklum mas, kami ini kan PNS yang harus taat pada instruksi pimpinan".

Sontoloyo, batin saya. Kalian kan mengaku memiliki profesi yang terhormat, sebagai Akuntan. Hanya kebetulan saja bekerja di Pemerintahan. Tapi, kenapa sikapnya mirip rombongan pendemo bayaran di Bunderan HI yang terima saja perintah teriak-teriak dari pemberi order ? Di mana nalar kritis kalian ?

Saking gemesnya saya iseng tanya lagi ke Akuntan plat merah ini "Mas, tahu ga kalau GOLKAR sudah bukan lagi pemenang Pemilu ?" Dia bilang tahu. "Tahu ga sekarang era reformasi ?" Jawabnya pun "tahu". Lantas kenapa masih mau disuruh-suruh pimpinan yang jelas tidak ada kaitan dengan tugas negara, apa dikasih duit ? "Ah,mana berani, Mas" ujarnya. Jadi kenapa ? "Mas kali lupa, kalau kami ini masih anggota KORPRI alias Korban Printah"..wuakakakak…pinter juga ngelesnya Akuntan ini.

Selepas sholat Jumat, kasak kusuk menjelang pemilihan DPN IAI makin intensif. Terpampang sosok kandidat Ketua DPN "murah senyum" yang saat ini menjabat kepala lembaga pemerintahan non departemen urusan pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara. Di ujung lift, seorang gadis muda menyodorkan brosur kandidat muda yang menggotong jargon "reformasi". Masih ada lagi kandidat dari petinggi BUMN migas yang tidak ketinggalan membawa massanya sendiri.

Beberapa diantara peserta berbatik terbersit kegundahan. Mereka merasa belum begitu mengenal sosok sang pimpinan, tapi sudah "diwajibkan" memilihnya. Demi alasan nama baik dan kebanggaan instansi kilahnya. Wuih enak betul ya. Lantas, bagaimana mereka yakin pimpinannya bakal kepilih? Enteng mereka berujar "kami peserta terbanyak di kongres ini mas". Memang berapa banyak rombongan kalian, saya bertanya lagi. "ada lah bangsa 500-an".."belum lagi nanti dapat dukungan dari Auditor plat merah lain" imbuhnya.."siapa" ? tanya saya…"tuh ! ".

Jarinya menunjuk ke arah peserta yang melintas sambil tergopoh-gopoh menenteng segepok kartu anggota baru berikut tanda peserta kongresnya. Ada juga yang sibuk mendata anggota rombongan yang belum memperoleh kartu anggota dan tanda peserta. Sekilas terlihat daftar nama pegawai yang didaftarkan sebagai anggota dari berbagai unit kerja di instansinya. Saya tidak tahu, apakah sekarang setiap instansi Pemerintah memang mewajibkan akuntannya ikut IAI. Setahu saya, profesi akuntan sifatnya perorangan. Bukan perkumpulan pegawai instansi swasta apalagi pemerintah. Tapi, bisa jadi sayalah yang ketinggalan informasi.

Tak kuasa menahan penasaran, saya beranikan diri bertanya kepada mereka. "Kalau pegawai instansi seperti kalian, berapa bayar iurannya ?". Sambil cekikikan mereka nyahut.."kita dari kantor gratis koq Mas"..Busyet ! Tidak percaya dengan omongannya, saya menyambangi salah seorang Panitia.."koq mereka gratis tidak bayar iuran anggota ?".."oh mereka diurusin kantornya".."maksudnya (bener) dibayari kantornya ?".."ya gitu deh"…alamak…Enak betul ya jadi Akuntan Negara. Jadi anggota profesi pun bisa dibayari pakai duit negara..hehehe…

Dari investigasi kecil-kecilan, saya akhirnya menemukan "benang merah" kehadiran rombongan akuntan-akuntan berbatik ini. Diantara mereka (ternyata) sudah ada pembicaraan di belakang layar untuk saling mendukung kandidatnya masing-masing. Sang Kepala, yang tidak pe-de menghadapi tokoh muda dan profesional BUMN, ternyata meminta bala bantuan dari koleganya sesama Akuntan plat merah.

"There's no free lunch". Dukungan tadi tentu saja berbalas dukungan untuk sang kolega dapat menempatkan orangnya, meski hanya selevel Anggota DPN. Pokoknya mirip sekali dengan gaya partai politik yang mendukung pasangan capres/cawapres untuk berharap posisi anggota kabinet. Kalkulasi politik semcam itu bikin saya bingung. IAI ini isinya politisi atau profesional, sih ?

Maka, saat sorenya Ketua IAI terpilih adalah Kepala lembaga non departemen dan anggota DPN bersuara terbanyak berasal dari akuntan lembaga tinggi negara, saya mafhum adanya. Tak mungkin perseorangan mampu "mendoktrin" ratusan Akuntan untuk bersuara sama, kalau dia tidak punya "alat paksa" bernama jabatan. Mana ada biaya untuk memobilisasi sekian banyak Akuntan untuk hadir serentak bagi seorang "freelancer" seperti kawan sayabila maju pemilihan, kalau tidak punya dukungan dana. Tak peduli andai kata dana yang dipakai itu bisa dikategorikan sebagai uang negara.

Pada akhirnya saya merenung. Apakah keharusan untuk tertib memakai kewenangan dan uang negara hanya berlaku bagi para Auditee mereka ? Lantas, kalau kedua institusi tertinggi di bidang pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara tidak konsekuen dengan ajarannya, siapa yang bisa mengontrol ? Kalau pegawai Pemda keluyuran saat jam kantor ditangkap satpol PP, lalu siapa yang bakal menangkap ratusan Akuntan Negara yang siang ini keluyuran di hotel berbintang untuk kepentingan pribadi mereka sendiri?

Sepulang dari kongres, kebanggaan teman saya terhadap organisasi profesinya mulai meluntur. Bagaimana bisa IAI mendapatkan tokoh pembaharu, kalau mekanisme pemilihan Ketua dan Anggota DPN-nya cenderung menguntungkan calon dari institusi yang memiliki akuntan bejibun, seperti BPK dan BPKP ? Apa akuntan di kedua institusi itu masih kurang sibuk, sehingga pejabatnya masih perlu tambahan kesibukan baru seraya rela untuk mengerahkan massa?

Saya sendiri tidak anti dengan namanya Akuntan plat merah. Banyak diantaranya yang memiliki kemampuan mengagumkan. Tapi, apa artinya itu semua, kalau "mind set" mereka masih seperti layaknya PNS zaman Pak Harto, yang diperiintah apa saja manut ? Menikmati hidup dalam kekangan kemauan pimpinan, jadi "budak nafsu" atasan, layaknya olok-olok Korpri adalah "Korban Perintah" tadi?

Peranan Akuntan non Pemerintah di IAI mestinya dioptimalkan. Sebagai alat kontrol "perilaku" Akuntan Pemerintah yang seringkali "abuse of power" alias mau menangnya sendiri. Tapi alih-alih jadi alat kontrol, yang terjadi adalah Akuntan Pemerintah justru makin mendominasi segala lini kebijakan akuntansi. Posisi sentral inilah yang pada akhirnya bisa beresiko terjadi "power tends to corrupt". Hanya berpindah waktu dan tempat, dari semula pagi di kantor instansi, menjadi sore/malam di kantor organisasi

Masyarakat pantas khawawatir andai IAI lambat laun menjelma sebagai lembaga birokrasi baru. Struktur organisasi dilebarkan, bukan semata karena beban kerja. Melainkan untuk back up mengisi potensi kekosongan, karena anggota DPN ada yang sukses lompat posisi di pemerintahan/BUMN. Organisasi layaknya kendaraan penjangkau jabatan atau akses ke Pemerintahan. Selama kesempatan itu belum kesampaian, organisasi tetap bisa dipakai sarana mencari order kerja dan proyek. Dan tak lupa cantolan nama, koneksi pejabat, yang semuanya bernuansa "profit oriented".

Tak terhitung suara nyinyir yang memandang IAI tak ubahnya lembaga penuh kepentingan. Dari sekedar kepentingan cari bahan skripsi sampai slentingan "nitip" standar akuntansi. Awalnya saya tak percaya, tapi pengalaman pribadi sulit rasanya melawan pandangan tadi.

Dari proses pemilihan Ketua DPN IAI yang hari ini saya datangi, ada beberapa hal yang bisa menebarkan aroma perilaku tak beretika dan tak berintegritas, setidaknya :

1.	Peserta kongres tidak dibatasi masa pendaftaran keanggotaanprofesinya. Semestinya DPN IAI tidak membuka/menerima pendaftaran anggota baru menjelang atau pada saat kongres. Karena agenda utamanya memilih Ketua/Anggota DPN baru. Kebijakan ini perlu dilakukan untuk menghindari pemilih "dadakan" dan "siluman" yang rajin muncul pada saat pemungutan suara. Di pelaksanaan Pilkada hal ini sudah diterapkan, dengan adanya kebijakan untuk tidak menerbitkan KTP baru di masa-masa kampanye calon pimpinan daerah.
2.	Tidak ada paparan visi dan misi serta program dari para kandidat ketua DPN. Atau mungkin karena para kandidat sudah bisa mendatangkan ratusan pegawai kantornya, sehingga tidak perlu lagi repot-repot meyakinkan Anggota IAI yang akan memilihnya.
3.	Pelaksanaan pemilihan Ketua DPN dilakukan saat hari/jam kerja. Hal ini bisa mendorong timbulnya penyalahgunaan jabatan dan kewenangan. Para pegawai/bawahab pun tidak punya pilihan untuk hadir atau tidak hadir, jika tidak ingin dianggap mangkir. Konyolnya, kendaraan dinas kantor pun turut digunakan demi menyukseskan ambisi dan kepentingan sang pimpinan. Lebih gila lagi, untuk datang ke kongres beberapa peserta mendapat uang perjalanan dinas dari Negara. Subhanallah ! Saya yakin kalau pelaksanaan pemilihan Ketua DPN di kongres IAI kali ini dilakukan saat hari libur, hasilnya akan berbeda. Hanya mereka yang benar-bener niat sukarela tanpa paksaan lah yang akan hadir di kongres.
4.	Organisasi menikmati kondisi yang tidak mencerminkan "pengendalian intern" yang selama ini jadi jargon sebagian besar Akuntan. Malam ini IAI jelas meraup ratusan juta uang iuran keanggotaan. Meski sebagian diantaranya seumur-umur jadi Akuntan belum pernah tahu dimana kantor IAI. Tak peduli juga kalau uang iuran itu sepantasnya tidak diterima karena bisa "mendzalimi" kandidat yang berniat mulia ke organisasi. Organisasi seolah tutup mata, kalau uang iuran untuk melegalisir pemilih "musiman" atau malah "siluman". Pokoknya bayar, habis urusan.Yang penting duit !
5.	Tidak ada cek yang memadai atas kebenaran data peserta kongres. Jadi, jangan kaget andai ada cleaning service hotel yang tidak tahu apa itu akuntan, asal bisa nulis angka di kolom register, langsung bisa dapat tanda peserta kongres.

So, kejadian di kongres IAI hari ini memberikan pelajaran berharga bagi masyarakat seperti saya. Bahwa sangat tidak mudah menjalankan apa itu etika dan integritas terutama bagi diri sendiri. Akuntan boleh sangat persisten menerapkan standar profesionalisme dengan mengagung-agungkan kedua hal di atas. Plus sangat rewel soal "pengendalian intern" ke Auditeenya. Tapi, saat menyangkut kepentingan mereka sendiri, ternyata hal-hal tersebut bisa begitu saja diabaikan.

Saya jadi salut dengan tukang ojek di ujung gang rumah. Mereka bisa lebih bijak memilih siapa yang pantas jadi pimpinan daerahnya. Tidak asal menerima order pemenangan salah satu kandidat, meski sudah terima uang transport dan kaos kampanye. Merekapun bisa kepikiran mengadu ke MK, bila hasil pemilihan ternyata tidak fair dan penuh intrik. Kebebasan dan keberanian berpikir milik tukang ojek seperti ini yang malam itu nisbi di sebagian besar akuntan peserta kongres.

Saat kami asyik merenung..tiba-tiba plung !.Tak sengaja kartu anggota IAI teman saya seharga ratusan ribu di saku baju terjatuh ke selokan depan rumahnya. (sumber:www.ekonomi.kompasiana.com)